Kategori Regulasi: Peraturan Eselon I Kementerian Lain
1. |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 /PB/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 29-07-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Peraturan Kepala BKN 40 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok PNS Menurut PP Nomor 30 Tahun 2015 12-10-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/Dikti/Kep/2011 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah 12-08-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per 03/Ag/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Dan Penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 24-05-2011
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per88/Pb/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per57/Pb/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana 16-12-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per80 /Pb/2011 Tentang Penambahan Dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, Dan Transfer Pada Bagan Akun Standar 30-11-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER56/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih 26-08-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana 07-07-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum 10-06-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa antar Kuasa Pengguna Anggaran 07-04-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER10/PB/2011 tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga 17-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (seratus) Rekening Penerima 09-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
14. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 27-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
15. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana 10-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 10-11-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 82/DIKTI/KEP/2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri 01-07-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negaraa/Lembaga 20-11-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar 22-07-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
20. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per28/PB/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Direkturjenderal Perbendaharaan Nomor Per07/Pb/2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaann Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran 16-07-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER13/PB/2007 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil 20-03-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 28-12-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
23. |
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 108/Dikti/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi 30-04-2001
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |